Andil dalam Upaya Minimalisir Penyebaran Virus COVID-19 dalam Segi Keagamaan

By : Azizah Tita Bisyarah

Sebelumnya MUI dan Presiden telah menghimbau masyarakat agar melakukan social distancing dan melakukan peribadatan dirumah saja. Segala bentuk aktivitas yang mengundang banyak masa harus segera dihentikan dan dilarang. MUI telah mengimbau agar kegiatan ramadhan dapat dilaksanakan dirumah, segala aktivitas keagamaan di Masjid ditiadakan terlebih dahulu untuk mendukung minimalisir wabah covid 19. Bahkan, pemerintah telah menerapkan kebijakan PSBB di kota-kota dengan prosentasi terdampak virus covid 19 yang tinggi. Presiden juga telah mengeluarkan larangan mudik dan penegasan social distancing melalui Inpres No. 4 th. 2020 dan PP No. 21 th. 2020 serta Keppres No.12 th.2020 untuk mempercepat penanganan wabah virus corona.

Segala upaya yang ada dilakukan untuk menekan angka menyebarnya virus covid 19 yang ada di Indonesia. Walau begitu masih saja banyak yang melanggar peraturan dengan masih beraktivitas diluar rumah. Bukan tanpa alasan sebagian besar mereka yang masih keluar rumah karena mereka harus mencari nafkah untuk makan keluarganya dirumah. walau telah diterapkan WFH tapi tidak semua orang bekerja dikantor.Namun, masih banyak pula masyarakat yang patuh aturan dengan tetap dirumah saja, meski tetap masih saja ada yang tetap berkeliaran diluar walau tidak memiliki keperluan mendesak.

Disisi lain kegiatan ibadah yang dianjurkan oleh MUI dan Kemenag untuk melakukan ibadah dirumah dan meniadakan ibadah di masjid untuk sementara waktu menuai beberapa penolakan dari masyarakat.  Walau telah diberikan arahan masyarakat tetap ada yang melakukan kegiatan ibadah di masjid dengan sekala besar, bahkan di daerah Sidoarjo terdapat masyarakat yang melakukan salah tarawih berjamaah dimasjid sehingga ratusan anggota jamaah harus melakukan rapid test seusai salat tarawih. Apabila masyarakat taat aturan dan anjuran yang diberikan oleh pemerintah hal-hal yang meresahkan masyarakat seperti ini tidak akan terjadi. Sehingga penanganan covid-19 juga dapat lebih terkontrol.

MUI menghimbau bahwa ibadah yang penting itu harus khusyuk dan ikhlas itu yang utama. Disaat wabah pandemi seperti ini masyarakat dimohon untuk tidak egois dengan mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan dirinya dan orang lain. Untuk mencegah agar penyebaran covid-19 tidak membludak, ini adalah salah satu cara MUI dan Kemenag dalam meminimalisir dari segi keagamaan. Penegasan dalam aturan ini perlu ditingkatkan. Apabila di beberapa daerah mash nekat melakukan ibadah di masjid, jamaah wajib memakai masker, menjaga jarak saf antara satu dan lainnya setidaknya 1 meter atau 2 lengan, dan masjit dapat menyediakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan. Masjid dimohon untuk membatasi jamaah dan jaga jarak dalam bersosialisasi, serta tidak lupa untuk menempatkan satgas covid-19.

Penempatan satgas penanganan virus covid 19 perlu diperluas untuk menekan kegiatan masyarakat diluar rumah. Masyarakat juga harus bekerja sama dengan pemerintah dengan menaati aturan dengan tetap dirumah, bekrja dari rumah, dan beribadah dirumah. pemerintah juga dapat bekerjasama dengan para influencer untuk memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap beribadah dan berkegiatan dirumah.

Segala kebijakan yang ada pastilah akan ada yang menerima maupun menolak. Kita hidup di negara pluralitas, tentu saja akan banyak pendapat. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan yang dinilai adalah penanganan te rbaik untuk menangani pandemi covid 19 di Indonesia saat ini. Selain itu pemerintah dapat menerapkan sanksi bagi siapapun yang menghalangi upaya negara dalam penanganan pandemi virus corona ini . Untuk itu masyarakat diminta kerjasamanya agar wabah ini segera berakhir dan masyarakat dapat memulai aktivitas lagi seperti biasa.

#dirumahsaja

#cegahpenyebaranCOVID19

Read More

HUKUM PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA

NAMA            : AZIZAH TITA BISYARAH

NIM                : 33030180054

HTN - SII

HUKUM PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA

Kasus pelecehan seksual masih kerap terjadi dari dulu hingga saat ini. Berbagai bentuk pelecehan seksual makin berkembang lewat sosial media. Mulai dari pesan tidak senonoh, komentar yang melecehkan, hingga ancaman penyebaran video atau foto lewat sosial media. Bukan hanya dari sosial media pelecehan seksual secara langsung pun masih kerab terjadi seperti aksi pencabulan di angkot atau jalanan, bahkan pemerkosaan di jalanan sepi. Menurut data dari CATAHU Komnas Perempuan sepanjang tahun 2016-2018 tercatat tujuh belas ribu kasus kekerasan seksual dengan delapan ribu kasus pemerkosaan. Artinya dalam 3 tahun terakhir terdapat 8 perempuan yang mengalami pemerkosaan setiap harinya. Pelecehan seksual sendiri haruslah mengandung pemaksaan. Illat yang dijadikan dasar bahwa hal tersebut masuk kategori pelecehan adalah karena adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang berbau pornografi yang tidak dikehendakinya.[1] Secara defenitif, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatancabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lainsebagai  korban  baik  laki-laki  maupun  perempuan  tanpa  kerelaan  korban.[2] Pelecehan seksual sendiri sudah termasuk penyimpangan dan masuk tindak pidana.

Hukum Islam

Dalam sebuah hadis sahabat Abdullah ibn Abbas, yang artinya :

“Hadits pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan ‘kesalahan kecil’ berdasar hadits yang tertuang pada riwayat Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda, ‘Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya,’” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud)

Yang dimaksud dalam hadist adalah setiap anggota tubuh memiliki potensi zina. Dalam konteks hal tersebut dipaksakan kepada orang lain dengan niat buruk untuk melecehkan atau berbuat mesum. Perzinaan dianggap sangat terkutuk dan dianggap jarimah dalam islam.

Sanki atau hukuman (‘uqubah) Menurut  hukum  pidana  Islam seperti yang didefinisikan  oleh  Abdul  Qadir  Audah  dalam  Kitab al  Tasyri'  al Jina’i al Islami menyatakan bahwa hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang  ditetapkan  untuk  kemaslahatan  masyarakat,  karena  adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.[3]

Menurut hukuman pokok apabila melakukan zina akan mendapat hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina. Namun setiap perbuatan pelecehan seksual ada tingkatannya, dari sexual abuse hingga pemerkosaan yang paling berat. Allah SWT telah memberi peringatan lewat surah Al-Isra ayat 32, yang artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”

            Dalam ajaran islam, memegang salah satu anggota bdana lawan jenis saja tidak boleh, apalagi mencium dan hal lainnya yang mendorong kepada perbuatan asusila. Hal tersebut bahkan telah ditegaskan didalam surah An-Nur ayat 30-31. Berdasarkan penafsiran Al-Thabary didalam kitabnya Jami’u al-Bayan fi ayi Al-Qur’an, dijelaskan bahwa hukuman pelecehan seksual yang paling maksimal adalah menjauhi/pengucilan. Pengucilan dizaman sekarang bisa dilakukan dengan penjara, namun seluruhnya tetap harus didasarkan kepada pertimbangan hakim berdasar tingkat kesalahan yang dilakukan.

            Itulah sebabnya Allah memerintahkan hambanya untuk menikah apabila sudah mampu dan menikah agar hawa nafsu manusia tidak disalurkan kepada keburukan.

Hukum Pidana

Tindak pidana pelecehan seksual dapat dituntut dengan dasar pasal 281 KUHP dalam Bab XIV Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Segala jenis tindakan pencabulan dapat dijerat dengan pasal 289 hingga 296 KUHP sesuai tindak pidana yang dilakukan. Pelaku dapat dikenai sanksi paling lama hingga 15 tahun apabila dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat. Apabila bukti-bukti telah cukup maka Jaksa Penuntut umum dapat mengajukan dakwaanya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan.[4]

Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Menurutnya segala perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Pelecehan seksual haruslah mengandung adanya ketidakinginan atau penolakan pada suatu tindakan apapun dalam bentuk perbuatan atau perhatian yang bersifat seksual.

Pembuktian dalam kasus pelecehan seksual didasarkan pada pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menggunakan lima macam alat bukti yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kejahatan pelecehan suksual tidak terbatas pada realitas kehidupan saja, namun tindak pidana pelecehan suksual juga dapat lewat sosial media. Hal tersebut telah diatur didalam UU ITE tentang ketentuan pornografi. Menyebar komentar yang mengandung pelecehan seksual, penyebaran video atau gambar maupun konten asusila, atau penggunaan sosial media sebagai alat untuk mempermudah kegiatan pelecehan seksual dapat dijerap dengan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU Pornografi, yang berbunyi :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”

Serta pasal 296 KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Diharapakan agar semua orang berhati-hati, apabila hal seperti itu terjadi diharap korban dapat langsung melaporkan kejadian sehingga pelaku pelecehan seksual dapat segera dipidana. Berada ditempat umum pun tindak pelecehan seksual masih dapat terjadi, sehingga kewaspadaan sangat diperlukan. Untuk melindungi diri, kita dapat membawa alat pelindung diri seperti semprotan garam apabila hal yang sangat mendesak seperti percobaan pemerkosaan terjadi. Bimbingan secara psikologis maupun psikis dangat diperlukan bagi korban agar bisa kembali di dalam masyarakat.

Referensi :

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015). Cetakan ke 32

Mashudin, I. (2016). Sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspekrif hukum pidana Islam (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).

Annisa, F. (2016). Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. ADIL: Jurnal Hukum, 7(2), 202-211.

https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d9e4ce679588/jerat-pidana-jika-berkomentar-melecehkan-di-media-sosial/

---

[1] https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual

[2] Ketentuan Pasal 1 ayat (27), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dimuat dalam Dinas Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 11.

[3] Mashudin, I. (2016). Sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspekrif hukum pidana Islam (Doctoral dissertation, UIN Walisongo). Hlm.34

[4] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/

Read More